Dua Tahun Prabowo-Gibran, Aktivis Soroti Ekonomi dan Program MBG – Berita24Jam
JAKARTA, Berita24Jam.ID — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, aktivis muda Robertus Juan Pratama mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah, mulai dari kondisi ekonomi, lapangan kerja, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Founder Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI) tersebut menilai keberhasilan Asta Cita harus diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya pencapaian administratif dan penyerapan anggaran.
“Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah pemerintah berhasil atau gagal. Kita harus berani melihat persoalan berdasarkan data, mengidentifikasi kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, dan menawarkan solusi,” ujar Juan.
Ia mengutip sejumlah hasil survei Oktober 2026 yang menunjukkan 53 persen responden menilai kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 82 persen merasa pajak dan berbagai pungutan membebani masyarakat, sementara 62 persen menilai kebijakan penciptaan lapangan kerja sangat buruk.
Selain itu, 63 persen responden mengkhawatirkan utang pemerintah akan membebani generasi mendatang. Dalam evaluasi program MBG, 76 persen responden disebut setuju apabila program tersebut dihentikan, sedangkan 96 persen ahli yang disurvei menilai penanganan karhutla belum efektif.
Menurut Juan, hasil survei tersebut perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi berbasis data dan keterbukaan pemerintah terhadap kritik.
Karhutla, Energi, dan MBG Perlu Dievaluasi
Penanganan karhutla menjadi salah satu persoalan yang disoroti. Data dalam naskah evaluasi menyebutkan luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 mencapai 32.637,42 hektare, meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Juan mendorong penguatan pencegahan kebakaran, pengendalian titik api, penindakan pelaku pembakaran, pemulihan lingkungan, serta kesiapan logistik dan sistem peringatan dini.
“Pencegahan harus menjadi prioritas, koordinasi pusat dan daerah harus berjalan efektif, dan setiap kelemahan penanganan bencana harus dievaluasi secara terbuka,” tegasnya.
Di sektor energi, ia menyoroti informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 16 Oktober 2026 mengenai stok BBM nasional yang berada pada kisaran 16–18 hari. Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi merata, terutama ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Terkait MBG, data yang dikutip Juan menunjukkan 95,2 persen responden mengetahui program tersebut. Namun, hanya 33,8 persen responden yang mengetahui MBG menyatakan sangat atau cukup puas, sedangkan 61,4 persen kurang atau tidak puas.
Ia menegaskan, evaluasi MBG perlu mengutamakan keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Ekonomi dan Lapangan Kerja Jadi Perhatian
Pada sektor ekonomi, kurs referensi JISDOR Bank Indonesia pada 5 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp17.917 per dolar AS. Juan mengingatkan bahwa angka pada satu tanggal tidak cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi selama dua tahun pemerintahan.
Ia mendorong kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan industri yang mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga kebutuhan pokok, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026, berdasarkan data BPS yang dikutip dalam naskah.
Menurut Juan, pemerintah perlu memperluas pekerjaan berkualitas melalui pendidikan vokasi, program magang, dukungan terhadap UMKM, serta insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal dan berkelanjutan.
“Generasi muda membutuhkan pekerjaan nyata, penghasilan yang layak, pelatihan sesuai kebutuhan industri, dan kesempatan membangun masa depan,” katanya.
Lima Usulan Pembenahan Pemerintah
Untuk memperbaiki pelaksanaan program nasional, Juan menyampaikan lima usulan. Pertama, menyusun rapor kinerja pemerintah yang transparan dan berbasis indikator. Kedua, memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk harga pangan, distribusi energi, pekerjaan layak, dan perlindungan korban bencana.
Ketiga, mengevaluasi tata kelola MBG dan menghapus program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagaimana diusulkannya. Keempat, memperkuat profesionalisme pejabat negara dan penegakan hukum yang adil. Kelima, membuka ruang partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi sipil, dan generasi muda dalam pengawasan kebijakan.
Juan juga menegaskan bahwa stabilitas politik harus berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap kritik, penegakan hukum tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas pejabat negara.
Ia berharap evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum memperbaiki kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik.
Menurutnya, Asta Cita akan lebih bermakna apabila diwujudkan melalui program yang terukur, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
(Liber)
Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G
Post Views: 8