FSPMI Sumut Turun ke Jalan, Tagih Janji Prabowo Hapus Outsourcing – Berita24Jam

Medan, Berita24Jam.ID — Gelombang aksi buruh mulai memanas jelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) secara serentak menggelar aksi unjuk rasa nasional pada Kamis (16/4/2026), termasuk di Sumatera Utara yang melibatkan sekitar 1.000 pekerja dari berbagai daerah.

Aksi ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk tekanan terbuka terhadap pemerintah dan DPR RI agar segera merealisasikan sejumlah janji dan kewajiban konstitusional terkait ketenagakerjaan.

Di tingkat nasional, pusat aksi dipusatkan di Gedung DPR RI, Jakarta. FSPMI menegaskan tuntutan utama: percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Tak hanya itu, isu yang kembali mengemuka dan menjadi sorotan tajam adalah janji Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan sistem kerja outsourcing, yang hingga kini dinilai belum terealisasi.

Aksi di Sumut: Ribuan Buruh Longmarch ke Kantor Gubernur

Di Sumatera Utara, aksi dipimpin langsung oleh Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo. Massa buruh memusatkan kegiatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara.

Sekitar 1.000 buruh dari berbagai wilayah seperti Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, hingga Tanjungbalai ikut ambil bagian dalam aksi ini.

Para peserta aksi sebelumnya berkumpul di Lapangan Merdeka Medan pada pukul 11.00 WIB sebelum bergerak bersama menuju titik aksi. Massa melakukan longmarch menggunakan sepeda motor dengan pengawalan mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.

Aksi berlangsung tertib dan diklaim tetap berada dalam koridor konstitusional, meskipun membawa sejumlah tuntutan keras terhadap pemerintah.

Tagih Janji Presiden: Hapus Outsourcing dan Upah Murah

FSPMI secara tegas menyoroti belum terealisasinya janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada peringatan May Day 2025 lalu, khususnya terkait penghapusan sistem outsourcing.
Bagi kalangan buruh, praktik outsourcing dinilai sebagai salah satu akar persoalan ketidakpastian kerja dan rendahnya kesejahteraan pekerja.

Selain itu, FSPMI juga menolak praktik upah murah yang dinilai masih menjadi realitas di berbagai sektor industri. Mereka menilai tanpa intervensi regulasi yang kuat, buruh akan terus berada dalam posisi tawar yang lemah.

Desakan UU Ketenagakerjaan Baru Jadi Fokus Nasional

Isu krusial lain yang diangkat dalam aksi ini adalah dorongan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan perbaikan regulasi ketenagakerjaan. FSPMI menilai, tanpa adanya payung hukum baru yang lebih adil, konflik industrial akan terus berulang.
Desakan ini menjadi agenda nasional yang diusung serentak oleh FSPMI di seluruh Indonesia.

Tuntutan Khusus Sumut: Soroti Perkebunan dan Kasus PHK

Selain tuntutan nasional, FSPMI Sumatera Utara juga mengangkat sejumlah isu lokal yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan.

Salah satu yang paling disorot adalah dugaan praktik eksploitasi pekerja di sektor perkebunan yang oleh buruh disebut sebagai “perbudakan modern”. Isu ini dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.

Selain itu, FSPMI juga menuntut transparansi dalam pelaporan perusahaan, serta peningkatan anggaran dan jumlah petugas pengawas ketenagakerjaan.

Tidak kalah penting, mereka mendesak penyelesaian sejumlah kasus perburuhan yang hingga kini belum tuntas, antara lain:
• PHK massal di PT SMA Labuhanbatu
• Perselisihan tenaga kerja di PT Era Mas (Deli Serdang)
• Konflik industrial di PT Panji Wira (Deli Serdang)

FSPMI menilai lambannya penyelesaian kasus-kasus tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap buruh di daerah.

Sinyal Aksi Lebih Besar di May Day 2026
Aksi yang digelar pada 16 April ini disebut sebagai bagian dari rangkaian menuju puncak peringatan May Day 2026 yang akan berlangsung pada 1 Mei mendatang.

FSPMI mengungkapkan rencana mobilisasi yang jauh lebih besar, dengan target puluhan ribu buruh dari seluruh Sumatera Utara akan kembali turun ke jalan.
Jika tuntutan mereka tidak segera direspons, potensi eskalasi aksi menjadi lebih besar terbuka lebar.

Analisis: Tekanan Politik Buruh Mulai Menguat

Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan buruh mulai meningkatkan tekanan politiknya secara sistematis menjelang May Day. Isu outsourcing, upah murah, dan ketidakpastian hukum menjadi tiga titik krusial yang terus berulang setiap tahun.

Namun, perbedaan kali ini terletak pada konteks politik: adanya janji presiden yang secara eksplisit ditagih di ruang publik.

Jika pemerintah gagal merespons dengan langkah konkret, bukan tidak mungkin aksi buruh akan berkembang dari sekadar demonstrasi menjadi gerakan tekanan yang lebih luas.

Sebaliknya, jika tuntutan ini diakomodasi melalui kebijakan nyata, momentum May Day 2026 bisa menjadi titik balik hubungan antara pemerintah dan kalangan pekerja.

(MP)

Yuk! baca artikel menarik lainnya di GOOGLE NEWS
Atau ikuti saluran Pojokredaksi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaZI37C5fM5j3NDDF61G

Post Views: 10